IDENTITAS KULTURAL TERANCAM:Robohnya Rumah Gadang Kami

Rumah Gadang yanh lapuk ditelan zaman. Butuh tindakan konkret untuk penyelamatannya.  (Icol)

Saat rumah gadang itu lapuk, sebagian kayunya dimanfaatkan untuk kayu bakar. Minimnya perhatian kaum dan ninik mamak terhadap rumah gadang, mempercepat hancurnya simbol adat dan budaya Minang ini.

Bukan saja surau yang telah roboh. Rumah gadang juga berangsur-angsur lenyap dari muka bumi. Rumah gadang adalah simbol pertahanan terakhir adat dan budaya Minang.

RUMAH GADANG DI AMBANG KEPUNAHAN: Terbitkan Aturan Penyelamatan Rumah Gadang

Rumah Gadang di Nagari Pariangan, Tanah Datar (gogel-sonay.blogspot.com )

Nyaris semua rumah gadang di Ranah Minang, lapuk dan kumal, dan tak lagi asli karena telah banyak bergani bentuk dan material. Dan ada juga rumah gadang menunggu roboh. Mendesak, dikeluarkan regulasi untuk penyelamatan rumah gadang yang berada di ambang kepunahan.

Membangun “Tembok Minang”

OLEH Nasrul Azwar

Tulisan sederhana ini sesungguhnya tidak mengesankan bahwa dalam waktu dekat ini akan terjadi bencana di Sumatra Barat, tapi lebih ditekankan pada strategi, bentuk antisipasi, dan kesiapsiagaan masyarakat bersama pemeritah–tentu saja dengan koordinasi yang tegas semua stakeholder–untuk menghadapi ancaman bencana alam berupa gempa bumi yang selanjutnya menimbulkan gelombang tsunami yang dasyat.   

Selain memberikan pengetahuan yang cukup bagi masyarakat, dan juga menguatkan posisi institusi yang bertanggung jawab terhadap antisipasi bencana alam tsunami, dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang tsunami, membangun tembok di sepanjang pantai Kota Padang (jika perlu seluruh pantai Sumatra Barat), merupakan gagasan yang perlu dipertimbangkan.

Membangun tembok di sepanjang pantai dengan tinggi dan lebar 20 meter, bukan lagi barang baru. Di salah satu kota di Jepang, pemerintahnya sudah mewujudkannya. Masyarakat Jepang yang akrap dengan gempa bumi yang berpotensi memicu tsunami, “memagar” kotanya dengan tembok raksasa. Saya pernah menonton film dokumenternya, dan masyarakat kota itu menjadi tidak merasa cemas lagi dengan adanya tsunami pascagempa bumi.

Hebatnya lagi, di atas tembok itu, dengan jalur kendaraan yang cukup luas (20 meter), munculnya tsunami menjadi tontonan wisatawan.

Bajulo-julo Membangun Dinding Laut

OLEH Nasrul Azwar

Setelah artikel saya tentang perlunya dinding laut dibangun sebagai salah satu bentuk upaya antisipasi gelombang Tsunami yang didirikan sepanjang pantai Sumatra Barat dimuat di surat kabar ini (Singgalang, 22/10/2007), dan keesokan harinya muncul tulisan Emeraldy Chatra (Padang Ekspres, 23/10/2007), dalam nada yang sama, saya mengirim pesan singkat ke telepon genggam Wali Kota Padang Fauzi Bahar.

Isinya: “Bagaimana pendapat Bapak tentang gagasan membangun dinding laut di sepanjang pantai Sumatra Barat itu, terutama Pantai Padang, yang yang turun di dua surat kabar itu?” Wali Kota menjawab: “Sebagai sebuah wacana atau gagasan, cukup bagus. Dan ini perlu diwacanakan secara luas. Jepang telah membuktikan, dan tembok itu sangat bermanfaat besar bagi masyarakatnya.” Lalu saya balas: “Bagaimana dengan Kota Padang, apakah bisa dirancang pembagunannya? Dan ini saya kira tidak menggaduh benar dengan perencanaan pembangunan kota ini ke depan.” Dijawab: Ya, semua itu akan berpulang pada anggaran. Anggaran sangat terbatas.” Sampai di situ kami “berdiskusi”.

IMAM MAULANA ABDUL MANAF: Manusia Langka dari Minangkabau

OLEH Yusriwal
Peneliti dan pengajar di Fakultas Sastra Unand

Imam Maulana Abdul Manaf

Sekali tempo, penulis buku yang berjudul Menyoal Wahdatul Wu­jud: Kasus Tanbih Almasyi Ka­rangan Syekh Abdurrauf Singkel, Oman Fathurahman, berkunjung ke Padang. Ia terkejut tatkala mengun­jungi seorang buya yang tinggal di ping­giran Kota Padang, tepatnya di Batang Kabung, Koto Tangah. Keterkejut­annya beralasan karena dalam tesis­nya yang dijadikan buku tersebut me­nyebutkan bahwa di dunia hanya ter­dapat empat kitab Tanbih Almasyi ka­rangan Syekh Abdurrauf Singkel, tetapi ternyata buya tersebut juga me­miliki kitab itu, malahan buya itu sendiri yang menyalinnya.

Buya yang dimaksud bernama Imam Maulana Abdul Manaf. Dia tinggal di sebuah surau yang terletak bersebelahan dengan Pesantren Mad­rasah Tarbiyah Islamiah (PMTI). Dia merupakan sosok yang dermawan. Tanah seluas lebih kurang lima hektare kepunyaannya disumbangkan untuk pendirian PMTI.

WAWANCARA Patra Rina Dewi, Direktur Eksekutif Komunitas Siaga Tsunami Padang

Masyarakat Lebih Siap Daripada Pemerintah 

Pengantar

Patra Rina Dewi

Penguatan pengetahuan warga terhadap kebencanaan menjadi sangat penting dan krusial. Posisi Sumatra Barat yang berada dalam “jalur” yang rawan bencana alam, baik itu bencana gempa bumi dan diikuti tsunami, longsor, galodo, banjir, dan letusan gunung berapi, tentu harus menjadi perhatian yang sangat serius berbagai pihak.

Untuk itu, sangat mendesak memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang kebencanaan itu agar kesiagaan dan rasionalitas bisa berjalan dengan baik. Peran dan posisi pemerintah menjadi sangat penting.

Masyarakat tak bisa disalahkan jika mereka begitu mudah termakan isu-isu gempa dan tsunami. Karena pemerintah sendiri, tak punya “badan” khusus yang mampu memberikan, mengeluarkan, serta menyebarkannya informasi kepada masyarakat sekaitan dengan gempa dan tsunami. Pemerintah terkesan bertindak setelah bencana terjadi.

KESIAPSIAGAAN BENCANA: Pemerintah Kehilangan Sensitivitas

Laporan: Nasrul Azwar  

Pemerintah dinilai kehilangan sensitivitas dalam mengelola isu-isu gempa dan tsunami yang membuat warganya panik. Bahwa Sumatra Barat berada di jalur rawan bencana alam, tak bisa dibantah. Pengetahuan kebencanaan bagi masyarakat menjadi hal yang krusial.

Isu gempa besar bakal terjadi dan memunculkan tsunami, yang berseliweran bebas di “ruang publik” bernama telepon genggam bak “hantu” yang menyeramkan. Warga yang berada di jalur “merah” buncah dibuatnya. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir pantai barat Sumatra Barat yang panjangnya lebih kurang 540 km, yang diperkirakan dihuni 2,5 juta jiwa, panik karena sebuah isu yang beredar yang tak jelas sumbernya. Tapi, pemerintah tak pernah secara resmi meminimalisir dampak isu itu, sekaligus “melawan” isu yang sangat cepat berkembang.