Drakula Amanah

OLEH Duski Samad (Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang)

Judul artikel seperti di atas adalah konklusi penulis setelah mendengar,mencermati dan menganalisis berita yang begitu deras di media mainstrem dan media sosial dalam menyampai kan kasus operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota DPR RI dan dua orang pejabat Kanwil Kemenag Jawa Timur dan Kemenag Gresik.

Pencincangan kasus OTT Romi dan dikaitkan dengan Kemenag dijadikan judul pada talkshow paling banyak diminati, ILC TV ONE, Selasa, 19 Maret 2019, telah membuka tabir, membuka aib, mengunyah keburukan, menguliti berbagai keadaan yang terkait dengan pelaksanaan amanah jabatan di lembaga negara yang menyandang nama sakral, agama.

Fuji Astuti: “Sumbang Dua Baleh” Cermin Perilaku Perempuan

Dr Dra Fuji Astuti, M.Hum

Padang, mantagibaru.com--Dalam berperilaku, berpakaian dan berkata perempuan Minangkabau diatur dan diikat dengan “Sumbang Duo Baleh”. “Sumbang Duo Baleh” tersebut merupakan kearifan lokal dalam menjaga tingkah laku perempuan Minangkabau.

Tidak hanya diamalkan untuk kehidupan sosial masyarakat, “Sumbang Duo Baleh” juga harus tercermin dalam perilaku dan karya (cipta) seni tari yang ditampilkan di depan publik. Dalam gerak tari yang berbasis Minangkabau, “Sumbang Duo Baleh” adalah acuan yang mesti dipedomani perempuan Minangkabau dalam berperilaku dan tampil di depan masyarakat, baik tampil dalam kegiatan pesta perkawinan, maupun dalam acara seremonial.

Menurut Dr Dra Fuji Astuti, M.Hum, dosen Jurusan Pendidikan Sendratasik, Universitas Negeri Padang, seorang koreografer atau pencipta tari, baik tarian kreasi maupun kontemporer harus terkoneksi dengan “Sumbang Duo Baleh”.

“Sumbang Duo Baleh”, Pertahanan Terakhir Minangkabau Tergerus

Tari Padusi karya Tom Ibnur

mantagibaru.com—Pertahanan terakhir Minangkabau ialah ““Sumbang Duo Baleh””, tapi kini nasibnya bak rumah gadang ditinggal kaumnya, yang ringkih kian tergerus zaman dan menunggu roboh. Satu=satu nilai-nilai etika, dan kesantunan Minangkabau, rebah. Yang merebahkannya pemilik Minangkabau itu sendiri.

“Sumbang Dua Baleh” hukum tatakrama dan sosial yang mengatur perilaku dan tindak tanduk perempuan Minangkabau, juga telah babak belur dihantam perilaku sosial perempuan yang terkesan sumbang.   

Sastri Bakry: Perdakan “Sumbang Dua Baleh”

Padang, mantagibaru.com—“Sumbang Dua Baleh” yang jadi acuan etika dan kesopanan, serta perilaku perempuan Minangkabau harus dijaga dan dilestarikan tapi tidak bisa dipaksakan. Jika perlu, “Sumbang Dua Baleh” diperdakan pelaksanaannya.

Menurut Sastri Yunizarti Bakry atau Sastri Bakry salah seorang aktivis perempuan dan sastrawan, poin-poin dalam “Sumbang Dua Baleh” harus disesuaikan dengan zamannya, waktu, dan tempat.

Marya Danche: Satampang Baniah Konsisten di Jalurnya

Sanggar Satampang Baniah

Padang-mantagibaru—Sanggar Satampang Baniah, Padang, yang didirikan pada 1985 ini kini dipimpin Sulastri Andras. Semenjak didirikan, sanggar ini sudah banyak memproduksi karya tari kreasi berbasis Minangkabau, antara lain tari  Dantiang  Balinduang, Pucuak Pisang, Lenggang Dara, tari Indang, tari Pasambahan dan tari Galombang.

Marya Danche, koreografer dan pengelola Sanggar Sitampang Baniah menguraikan, untuk mengantisipasi  perkembangan  zaman, dilakukan reproduksi kreatif terhadap tari dan busana.

“Sumbang Dua Baleh” Banyak Dilanggar Sanggar Seni dan EO Baralek

mantagisme.com—“Sumbang Duo Baleh” hukum sosial dan adat Minangkabau yang tidak tertulis ini masif dilabrak sesuka hati, terutama  dilakukan oleh sanggar-sanggar seni, pengusaha dan pengelola event organizer (EO) baralek pesta pernikahan dan perhelatan di Sumatra Barat.

Foto Internet

Dalam sistem sosial-budaya masyarakat Minangkabau yang disematkan bagi kaum perempuan berupa aturan atau norma disebut “Sumbang Duo Baleh”. Banyak kalangan budayawan, seniman, dan pengamat budaya mencemaskan kondisi ini. Mereka khawatir, tergerusnya nilai-nilai dan norma-norma yang dikandung “Sumbang Dua Baleh” juga akan berdampak pada adat dan budaya Minangkabau secara umum.

DIM (Tak) Mungkin...?

OLEH Yulizal Yunus Datuak Rajo Bagindo (Dosen UIN IB Padang)

Gerakan pendirian Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) kembali muncul sejak 2014. Kita hargai orang tua Minang Mochtar Naim sebagai pelopor utamanya. Tetapi gerakan itu sepertinya masih dominan dari rantau. Ranah termasuk akademisi terkesan tidak peduli, meski sosialisasi sampai hari ini tiada henti.

Pemerintahan Daerah (Pemprov dan DPRD) pun tidak ikut. Tidak dibawa atau tidak menyetujui? Belum lagi kekhatiran kekuatan potensi ekonomi daerah, terasa sekali gerakan DIM ini seperti dalam filososfi “patut (tak) mungkin”.

Pertanyaan banding DIM juga muncul, kenapa tidak “nagari (pemerintahan) kembali ke adat” saja, versi “desa adat” yang dijamin UU 6/2014 disambut Perdaprov 7/2018 tentang nagari adat dan tinggal menunggu Perdakab/kota. Jaminan itu, dalam bentuk perlindungan hak tradisional dan penganggaran APBN untuk menyelenggarakan kewenangan hak-hak tradisionalnya itu di samping urusan pemerintahan. Artinya adat dan pemerintah terintegarasi dijamin, tidak sepertinya nagari sekarang yang hanya urusan pemerintah saja, sedangkan urusan adat tak menjadi kewenangan, hanya sebatas kompetensi.