Sastri Bakry: Perdakan “Sumbang Dua Baleh”

Padang, mantagibaru.com—“Sumbang Dua Baleh” yang jadi acuan etika dan kesopanan, serta perilaku perempuan Minangkabau harus dijaga dan dilestarikan tapi tidak bisa dipaksakan. Jika perlu, “Sumbang Dua Baleh” diperdakan pelaksanaannya.

Menurut Sastri Yunizarti Bakry atau Sastri Bakry salah seorang aktivis perempuan dan sastrawan, poin-poin dalam “Sumbang Dua Baleh” harus disesuaikan dengan zamannya, waktu, dan tempat.

Marya Danche: Satampang Baniah Konsisten di Jalurnya

Sanggar Satampang Baniah

Padang-mantagibaru—Sanggar Satampang Baniah, Padang, yang didirikan pada 1985 ini kini dipimpin Sulastri Andras. Semenjak didirikan, sanggar ini sudah banyak memproduksi karya tari kreasi berbasis Minangkabau, antara lain tari  Dantiang  Balinduang, Pucuak Pisang, Lenggang Dara, tari Indang, tari Pasambahan dan tari Galombang.

Marya Danche, koreografer dan pengelola Sanggar Sitampang Baniah menguraikan, untuk mengantisipasi  perkembangan  zaman, dilakukan reproduksi kreatif terhadap tari dan busana.

“Sumbang Dua Baleh” Banyak Dilanggar Sanggar Seni dan EO Baralek

mantagisme.com—“Sumbang Duo Baleh” hukum sosial dan adat Minangkabau yang tidak tertulis ini masif dilabrak sesuka hati, terutama  dilakukan oleh sanggar-sanggar seni, pengusaha dan pengelola event organizer (EO) baralek pesta pernikahan dan perhelatan di Sumatra Barat.

Foto Internet

Dalam sistem sosial-budaya masyarakat Minangkabau yang disematkan bagi kaum perempuan berupa aturan atau norma disebut “Sumbang Duo Baleh”. Banyak kalangan budayawan, seniman, dan pengamat budaya mencemaskan kondisi ini. Mereka khawatir, tergerusnya nilai-nilai dan norma-norma yang dikandung “Sumbang Dua Baleh” juga akan berdampak pada adat dan budaya Minangkabau secara umum.

DIM (Tak) Mungkin...?

OLEH Yulizal Yunus Datuak Rajo Bagindo (Dosen UIN IB Padang)

Gerakan pendirian Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) kembali muncul sejak 2014. Kita hargai orang tua Minang Mochtar Naim sebagai pelopor utamanya. Tetapi gerakan itu sepertinya masih dominan dari rantau. Ranah termasuk akademisi terkesan tidak peduli, meski sosialisasi sampai hari ini tiada henti.

Pemerintahan Daerah (Pemprov dan DPRD) pun tidak ikut. Tidak dibawa atau tidak menyetujui? Belum lagi kekhatiran kekuatan potensi ekonomi daerah, terasa sekali gerakan DIM ini seperti dalam filososfi “patut (tak) mungkin”.

Pertanyaan banding DIM juga muncul, kenapa tidak “nagari (pemerintahan) kembali ke adat” saja, versi “desa adat” yang dijamin UU 6/2014 disambut Perdaprov 7/2018 tentang nagari adat dan tinggal menunggu Perdakab/kota. Jaminan itu, dalam bentuk perlindungan hak tradisional dan penganggaran APBN untuk menyelenggarakan kewenangan hak-hak tradisionalnya itu di samping urusan pemerintahan. Artinya adat dan pemerintah terintegarasi dijamin, tidak sepertinya nagari sekarang yang hanya urusan pemerintah saja, sedangkan urusan adat tak menjadi kewenangan, hanya sebatas kompetensi. 

DIM Bisa Diwujudkan

Prof Rusdi Muchtar, Mantan Ahli Peneliti Utama LIPI

Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) seharusnya memang bisa diwujudkan karena secara historis Minangkabau memiliki tempat dalam sejarah Indonesia baik sejarah zaman klasik dan modern. Kontribusi putra-putri Minangkabau cukup penting dan signifikan dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Demikian penilaian dan alasan yang dikemukan Prof Rusdi Muchtar, MA, APU, pensiunan Ahli Peneliti Utama Bidang Ilmu Komunikasi dan Budaya pada  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), terkait pentingnya kehadiran Daerah Islam Minangkabau (DIM) menggantikan Provinsi Sumatera Barat.

“Jika dirunut sejarah, pada masa raja-raja dulu, umpamanya Adityawarman yang telah  membangun kerajaan di Melayu Minangkabau hingga pada masa perjuangan kebangsaaan awal abad ke-20, putra-putra Minangkabau banyak berjasa dalam menumbuhkan keinginan merdeka dengan berbagai cara. Itu kontribusi besar yang bisa dijadikan alasan untuk mendapatkan hak istimewa itu,” papar Rusdi Muchtar, yang kini juga mengajar di Ilmu Komunikasi dan Metode Penelitian Komuniasi di Universitas Binus, Universitas Jayabaya, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta kepada, Minggu, 3 Maret 2019.  

DIM Berpotensi Lenyapkan Matrilineal

OLEH Emeraldy Chatra Dosen FISIP Universitas Andalas

Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) menjadikan Minangkabau ‘bertampuk’. Dengan ‘tampuk’ itu kekuatan sel-sel Minangkabau akan mudah dikendalikan.Paham matrilineal yang terbukti dapat menjadi benteng bagi orang Minangkabau dalam mempertahankan tanahnya suatu ketika akan hilang. Demikian penggalan diskusi Komunitas Kato Balega, Padang, Kamis (28/2/2019)di Ladang Nan Jombang Padang.

Utopis atau Cita-cita

DAERAH ISTIMEWA MINANGKABAU

Berawal dari surat terbuka yang ditulis Prof Dr Mochtar Naim pada 13 Desember 2014.  Surat itu berisi ajakan untuk mendeklarasikan berdirinya Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) sebagai pengganti Provinsi Sumatera Barat yang ada sekarang.

Sosiolog dan salah seorang pendiri Fakultas Sastra (kini Fakultas Ilmu Budaya) Universitas Andalas ini mengirimkan secara digital ke pelbagai pihak di Sumatera Barat, termasuk ke Gubernur Irwan Prayitno.