Asketik, Holistik, Paradigma “Modernity”

OLEH Gus tf (Sastrawan)

Saya gunakan istilah modernity, tidak modernisasi, karena kata ini lebih merujuk kepada pengertian modern dalam hubungannya dengan perubahan cara berpikir tanpa perlu meniru mutlak apa yang ada di Barat. Penekanan ini diperlukan mengingat istilah modernisasi, pada banyak sisi, lebih kita pahami sebagal westernisasi. Tapi apa yang lebih mengganggau adalah bahwa pembicaraan tentang modernisasi tak mungkin dipisahkan dari kerangka teori, yang berarti pula harus membicarakan teori dependensi dan teori sistem dunia yang merupakan antitesis terhadap masing-masingnya. Saya pikir, apa yang paling menyusahkan dari sebuah teori ialah keharusannya untuk menekankan titik pandang sendiri. Sedangkan tulisan ini lahir justru dari sifat sebaliknya, bahwa setiap perbedaan ingin dilihat sebagai motivasi untuk saling memahami.

Penyamaan Persepsi atas Makna ABSSBK dalam Hukum Adat Minangkabau

OLEH Bachtiar Abna, SH.MH. Dt. Rajo Suleman

A.    Lahirnya Pepatah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK)

Menurut Prof. Dr. Hamka Dt. Indomo, dalam bukunya: Islam dan Adat Minangkabau, Minangkabau sudah pernah menempuh zaman kebesaran dan kejaaan semasa 500 atau 600 tahun yang lalu, tidaklah dapat dipungkiri lagi. Dalam tahun 1286 Baginda Maharaja Kertanegara mengirimkan patung Budha ke Minangkabau sebagai tanda perhubungannya dengan raja-raja keturunan Jawa itu. 

Bung Hatta–Sjafruddin dan PDRI

OLEH H. Kamardi Rais Dt. P. Simulie (Ketua Umum LKAAM Sumbar)

Pada hari ini, 98 tahun yang silam, persisnya, tanggal 12 Agustus 1902, lahirlah seorang putra bangsa di Bukittinggi, Minangkabau. Putra itu adalah Dr. H. Mohammad Hatta yang kita kenal sebagai Proklamator Kemerdekaan RI, Wakil Presiden pertama, Perdana Menteri RI dan Perdana Menteri RIS 1949/1950.

Barangkali tidak perlu dijelaskan lagi bahwa tokoh Proklamator Kemerdekaan RI ini seorang tokoh teladan, jujur, lurus, disiplin, sederhana, taat beragama dan tokoh politik dan ekonom yang merakyat.

Kepedulian Pemerintah dalam Pelestarian Sejarah Perjuangan Bangsa

OLEH Nurmatias (Peneliti)

Prolog

Sebelum kita kupas peran pemerintah dalam pelestarian sejarah Perjuangan bangsa terutama Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) akan lebih baik kita memaknai kondisi pelestarian nilai sejarah pada saat ini.

Pemerintah pusat sudah memberikan legalitas formal tentang peran perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia dengan ditetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara.

Realitas Nagari sebagai Akar Orang Minagkabau

OLEH Sondri Datuak Kayo (Budayawan)

Nagari merupakan tempat yang paling menyenangkan dalam memori seorang Minang, namun kadangkala menjadi tempat yang tidak mengenakkan juga. Antara keinginan pergi merantau dan keinginan pulang ke kampung adalah dua rasa yang bertolak belakang dalam jiwa seorang Minang. Perasaan ini sering dituangkan dalam syair-syair lagu dan dendang serta pepatah orang Minang. Sepertinya sedikit jalan untuk menjadi besar di kampung halaman. Kalau ingin mencari tuah dan kejayaan mesti merantau dulu. Seperti pepatah yang sudah sangat hafal bagi seluruh orang Minang “karatau madang di ulu, babuah babungo balun, marantau bujang daulu, di kampuang paguno balun”. Ketika di rantau kampung halaman terasa ‘memanggil-manggil’.

Tokoh Minang untuk Indonesia

OLEH Sondri Datuak Kayo (Budayawan)

Tak terlihatnya lagi orang Minang yang menjadi elite politik level satu telah menjadi kerisauan tokoh-tokoh yang berasal atau berdarahkan Minang. Peran level satu dapat kita tafsirkan sebagai tokoh yang mewarnai kepemimpinan nasional baik sebagai pimpinan partai politik, pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara seperti presiden dan wakil presiden, DPR dan MPR yang merupakan muara dari ketokohan politik seseorang. Selain menduduki jabatan pada lembaga-lembaga strategis negara, elite politik level satu ini bisa juga sebagai negarawan dan tokoh yang memiliki karisma dan pengaruh politik yang luas.

Demokrasi Liberal Versus ‘Demokrasi Minangkabau’

OLEH Sondri (Ketua Badan Pelaksana Jaringan Masyarakat Pegiat Demokrasi (Jampers Indonesia)

Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca reformasi 1998 di satu sisi merupakan hal yang menggembirakan, namun di sisi lain merupakan tantangan besar bagi seluruh elemen bangsa dalam menata arah bangsa Indonesia selanjutnya. Sistem demokrasi yang saat ini dijalankan oleh bangsa Indonesia mestinya bertujuan untuk mewujudkan adanya kesamaan dan kesetaraan hak dan kewajiban serta terwujudnya kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun banyak persoalan yang terjadi, seperti maraknya korupsi, belum adanya pemerataan kesempatan dan kesejahteraan serta masih lambatnya pemerataan pembangunan dalam berbagai bidang telah menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang tentang tujuan dari kehidupan berdemokrasi di Indonesia kini.