Salah Urus, Penanganan Tindak Asusila di Kota Padang

OLEH Muhammad Al Asyhari

Sekjen Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat (PAHAM Sumbar)

Masih cukup hangat dalam ingatan kita bagaimana berita tentang kejadian terbongkarnya praktik penari telanjang (striptease) di sebuah cafe di Kota Padang (26/9). Hal ini jelas menjadi sesuatu yang sangat merusak nilai susila yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita, dan sangat membuat keprihatinan bagi setiap masyarakat yang masih peduli dengan Kota Padang yang selama ini ber-merk filsafat adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana di Sumatera Barat

OLEH  Badrul Mustafa

Ahli Kegempaan Unand

Akibab gempa 2009 di Padang Pariaman 

Bencana demi bencana tidak lepas menimpa daerah Sumatera Barat.  Setelah reda dari gempa dan tsunami yang terakhir menimpa Mentawai 25 Oktober 2010, longsor menghantam beberapa wilayah di Sumatera Barat, terutama Pesisir Selatan, Pasaman Barat dan Agam. Memang agak tepat julukan yang pernah diberikan kepada wilayah ini, yakni: supermarket bencana.

PETANI BERGERAK: Galang Kekuatan untuk Menggapai Kesejahteraan

OLEH Moehar Daniel

Peneliti Sosial Ekonomi/Kebijakan Pembanguan Pertanian BPTP Sumatera Barat

Pertanian Bergerak

Satu langkah maju sudah dimulai. Petani kakao Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh telah berhimpun mendirikan sebuah lembaga untuk memayungi petani lainnya. Kenyataan ini perlu diacungkan jempol dan dibantu secara serius, agar pucuk yang baru tumbuh ini bisa berkembang dan mengembangkan sayap keseluruh Nusantara demi kesejahteraan petani.

Petani selalu berjuang untuk manusia lainnya, tetapi mereka sering tidak menerima imbalan yang setimpal. Mereka tidak mengharapkan penghargaan, tidak mengharapkan sanjungan ataupun pujian yang muluk-muluk. Yang diharapkan petani hanyalah perolehan pendapatan yang memadai dari hasil cucur keringat, untuk menupang kehidupan yang semakin keras dan semakin tidak punya nurani.

Perjuangkan Nagari Bersifat Istimewa

OLEH M Sayuti Datuak Rajo Pangulu

Ketua Umum Pucuk Pimpinan LKAAM Sumbar

Nagari Pariangan

Menanggapi pendapat yang dikemukakan Hermanto, anggota Komisi II DPR-RI (periode 2009-2014) yang menyatakan Revisi UU No.32/2004 berpotensi rugikan Sumbar. Apa yang dikatakan Hermanto ada benarnya bila pembangunan nagari selalu diukur dengan uang. Kembali ke sistem pemerintahan nagari baik di kabupaten maupun di kota merupakan amanat dari Peraturan Daeran No 2 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Merayakan Kembali Berdesa

OLEH Undri

Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang)

Apa untungnya kalau kita kembali berdesa lagi seperti yang terjadi pada masa Orde Baru? Apa hanya sekadar mengharapkan bantuan yang besar atau hanya sebagai bukti atas sikap kita yang kompromitif atas kebijakan pusat atau lebih jauh lagi karena adanya bingkai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang konsekuensinya harus menerima kebijakan pusat tersebut.

Kerontokan kekuatan tradisional merupakan sebuah bentuk konsekuensi yang diterima oleh masyarakat Minangkabau akibat terjadinya perubahan nagari menjadi desa yang terjadi pada Orde Baru tersebut. Ini merupakan fakta historis yang tidak terbantahkan sampai sekarang ini.

Keberadaan PLTA Singkarak Diduga Berdampak pada Kualitas Ekosistem Danau Singkarak

PLTA Singkarak

Bila berkunjung ke Danau Singkarak, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tidak lah lengkap rasanya kalau belum menikmati ikan bilih.

Ikan bilih paling dicari masyarakat ketika mengunjungi Danau Singkarak, karena terasa gurih bila telah dimasak. Ikan bilih juga bisa dapat dikeringkan dan diasinkan sehingga awet untuk waktu yang lama.

Endemik Ikan Bilih Danau Singkarak Terancam Punah

OLEH Dahmuri

KAUR Ekonomi Pemerintahan Nagari Guguk Malalo, Singkarak, Tanah Datar

Alat tangkap ikan bilih (Jala Apung) Foto http://www.mongabay.co.id/

Beberapa hari terakhir, Harian Haluan mengangkat keberadaan, potensi ikan bilih Danau Singkarak, dan ancaman masuknya ikan sejenis hasil budi daya nelayan di Danau Toba ke Sumatera Barat. Selain itu, ikan bilih yang dibudidayakan di Danau Toba dan masuk ke Sumatera Barat ditengarai diawetkan dengan zat kimia formalin.