RENUNGAN PROKLAMASI REPUBLIK INDONESIA: Bagaimana Kita Menilai PRRI?

BAGIAN 2

OLEH H Kamardi Rais Datuak Panjang Simulie

Pemuka adat dan wartawan

Kamardi Rais Datuak Panjang Simulie

Jalan ke luar dari kemelut Tanah Air pada waktu itu maka oleh Presiden dan PM Djuanda diadakan Munas (Musyawarah Nasional) di Jakarta. Munas juga dimaksudkan untuk merekat dan memposisikan kembali Dwi Tunggal Soekarno-Hatta yang sudah menjadi Dwi Tanggal.

Untuk menghadapi Munas pada bulan September 1957 itu para Pimpinan Daerah Bergolak seperti Dewan Banteng (Sumteng), Dewan Gajah (Sumut), Dewan Garuda (Sumsel) dan Permesta bertemu di Palembang, tanggal 7-8 September 1957 untuk menyatukan sikap.

Musyawarah Nasional

Koran-koran yang jadi terompet PKI dan pendukung Soekarno melansir berita dengan judul huruf-huruf “banner” bahwa Ahmad Husein takut datang ke Jakarta menghadiri Munas tanggal 10-14 September 1957.

Apa yang terjadi ?

RENUNGAN PROKLAMASI REPUBLIK INDONESIA: Bagaimana Kita Menilai PRRI?

Bagian 1

Pengantar Redaksi

69 tahun Proklamasi Kemerdekaan RI (17 Agustus 1945-17 Agustus 2015), banyak persoalan yang  masih mengganjal dan belum terselesaikan bangsa ini. Persoalan besar yang dialami bangsa Indonesia adalah kian memudarnya nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Dan masih simpang siurnya pemahaman terkait dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di daerah-daerah, seperti meletusnya PRRI. Berikut, tulisan seorang jurnalis dan pemuka adat Minangkabau H Kamardi Rais Datuan Panjang Simulie, diturunkan secara bersambung di mantagibaru.blogspot.com. Tulisan ini dibuat semasa beliau masih hidup.

OLEH H Kamardi Rais Datuak Panjang Simulie

Kolonel Achmad Husein

Pada penghujung tahun 1957 situasi Tanah Air semakin panas. Seakan-akan bara api yang siap nyala membakar daun-daun kering yang berserakan di persada tanah air. Belum setahun gerakan-gerakan daerah mengambilalih jabatan Gubernur Sumatera Tengah oleh Ketua Dewan Banteng A. Husein dari tangan Gubernur sipil Ruslan Muljohardjo, (20 Desember 1956) Gubernur Sumatera Utara St. Komala Pontas diambilalih oleh Simbolon (22 Desember 1956).  Kolonel Simbolon kemudian didaulat oleh Letkol Djamin Gintings. Gubernur Sumatera Selatan Winarno oleh Panglima Barlian (9 Maret 1957). 

Jejak Budha dan Hindu di Minangkabau

OLEH Yusriwal, peneliti di Fakultas Sastra Unand

Tidak seorang pun dapat mengingkari bahwa Minangkabau memiliki falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Tentu saja statement ini lahir setelah masuknya agama Islam di Minangkabau atau setelah masyarakat Minangkabau memeluk agama Islam. Banyak ahli adat menafsirkan bahwa Kitabullah tersebut adalah Alquran. Namun, sebenarnya Kitabullah tersebut dapat saja berarti Taurat, Zabur, atau Injil. Dalam konteks hari ini, Kitabullah yang dimaksud tentu saja Alquran karena kehadiran Alquran membatalkan ketiga kitab suci tersebut.

Baliau Batu Ampa, Lupa Jalan ke Batu Ampa

OLEH Yusriwal, peneliti di Fakultas Sastra Unand

Kompleks Pesantren Batu Ampa 

Ada sebuah pameo, “Tidak ada tanaman yang dapat tumbuh di Batu Ampa (hamparan batu). Namun, sebuah nagari yang bernama Batu Ampa, tidak hanya dapat menghidupi tumbuhan pertanian, tetapi juga menumbuhkan sejarah.

Batu Ampa dalam bahasa Minangkabau berarti “hamparan batu”. Memang, dulunya daerah ini adalah daerah bebatuan. Setiap mencangkul tanah ditemukan batu-batu. Oleh sebab itulah, disebut Batu Ampa. Namun, sekarang nagari ini sudah menjadi daerah pertanian yang cukup subur.

Strategi “Solusi Yusril”?

OLEH Josef H. Wenas

Josef H. Wenas

SAYA mencermati pernyataan Mahfud MD, Ketua Tim Pemenangan Pemilihan Umum dari kubu Prabowo-Hatta. Ada hal implisit dibalik ekspresi dan kata-katanya yang tertangkap disitu. Ada kesan kuat Mahfud MD sedang cuci tangan sebelum keluar dari pengadilan sejarah terhadap kubu ini di hari-hari mendatang. Mahfud terpaksa memainkan suatu Pontius Pilate politics.

Pertanyaannya sekarang ini, mengapa Mahfud “keluar” lebih dulu dari kubu ini dengan ucapan “mengembalikan mandat”, sehingga sekurangnya memberikan kesan kepada publik bahwa dia telah mengambil jarak moral dari apa yang sedang berkembang dan akan terjadi. Fenomena ini sekaligus mengindikasikan Mahfud sadar betul bahwa pilihan sejarah yang lebih baik adalah sikap ksatria untuk menunggu pengumuman KPU pada tanggal 22 Juli 2014, dan kemudian bersama-sama pasangan Prabowo-Hatta menyatakan menerima kekalahan sekaligus mengucapkan selamat kepada lawannya.

Pekan Budaya Sudah Salah!

OLEH Darman Moenir

DPRD provinsi mendesak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumbar untuk mengembalikan Pekan Budaya sesuai tujuan awal. Saat ini pelaksanaannya sudah salah dan melenceng.

Demikian alinea pertama berita utama halaman A-2 Singgalang di bawah judul “Penilaian DPRD Sumbar Pekan Budaya sudah Salah,” Kamis (17/7). Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Rizanto Algamar. Melalui komentar ini saya menyatakan, paling tidak untuk pelaksanaan “Pekan Budaya 2014” (di antara tanda petik), penilaian itu benar, amat sangat benar.

Mediasi Buntu, Oknum Disbudpar Segera Dilaporkan KSNT Tempuh Jalur Hukum

KSNT TEMPUH JALUR HUKUM 

Komunitas Seni Nan Tumpah (KSNT) memutuskan melaporkan oknum pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumbar ke penegak hukum atas tuduhan pemotongan biaya produksi seniman. Ini dilakukan setelah mediasi antara KSNT dengan Disbudpar menemui jalan buntut atau tidak mencapai titik temu.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumbar melakukan mediasi dengan Komunitas Seni Nan Tumpah (KSNT) Rabu (16/7/2014).