Studi Banding Anggota Dewan Barangkali hanya Tabiat Inferior

OLEH Zulprianto 
Dosen Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Andalas

Studi banding atau comparative study merupakan cara yang lazim digunakan untuk membandingkan satu hal yang kita miliki dengan hal lain yang dimiliki pihak lain. Begitu mulianya esensi dari studi banding tersebut, berbagai lembaga negara mulai dari pusat sampai daerah termasuk perguruan tinggi menganggarkan dana khusus setiap tahunnya sehingga studi banding menjadi rutinitas tahunan. Karena sudah dianggarkan, para pihak yang akan berangkat studi banding biasanya berkilah, jika diprotes, bahwa kegiatan tahunan tersebut merupakan haknya, bagian atau fasilitas yang harus diperoleh sebagai konsekuensi dari posisi yang sedang dijabat. Anggaran yang diajukan pun bervariasi menurut level pejabatnya. Pejabat nasional biasanya (meski tidak selalu) melakukan studi banding ke negara lain; pejabat daerah studi banding ke daerah lain. Tidak jarang kita mendengar jika para pejabat yang melakukan kunjungan juga memboyong anggota keluarga lain.

Fenomena Aji Mumpung Orang Parpol

OLEH Dirwan Ahmad Darwis

Penulis pengamat sosial dan Koordinator Ikatan Setia Kawan Wartawan Malaysia Indonesia, tinggal di Kuala Lumpur E-mail: dirwan2005@hotmail.com

Dari beragam informasi yang diperoleh, baik dari obrolan maupun bacaan, terkait topik di atas, tergerak hati saya untuk menulis fenomena perilaku orang-orang partai politik (parpol) di Indonesia. Sekaligus, ketertarikan itu termasuk membincangkan pemimpin parpol yang sekaligus juga pemimpin rakyat: apakah kapasitas sebagai Presiden, Menteri, Gubernur hingga ke Bupati dan Walikota. Selain itu, saya juga ingin menyinggung para pejabat dan pengikutnya yang berasal dari partai termasuk inner circle (orang dalam) di sekelilingnya.  

Menuju Kota Padang yang Ramah Investasi

OLEH Azizul Mendra 
Business and Technology Enthusiast dan Principal Konsultan Tata Kota

Bagi kelompok pertama, maka jalur yang dikira terbaik untuk menolak adalah dengan mengedepankan peraturan daerah kota Padang. Menyimak tulisan dari praktisi hukum Miko Kamal 19 Desember lalu di koran ini, perda tata kota itu memang bisa menjadi sandungan. Tapi, ketika Pemerintah Kota Padang merevisi Peraturan Daerah itu apakah kelompok yang menolak otomatis setuju ? Atau cara yang lebih cepat yaitu bila Lippo memindahkan lokasi super block-nya apakah kelompok yang menolak otomatis Setuju? Bila tetap tidak setuju, maka benarlah sentimen agama yang memicunya.

Perspektif Sejarah Nagari Minang Dibentuk dengan Lahan Baru dan Struktur Baru

(Bagian 2 dari 5 tulisan)

OLEH Yulizal Yunus Dt. Rajo Bagindo

Ketua V LKAAM Sumatera Barat

Nagari Sungai Landia

Susunan masyarakat nagari pada nagari Minangkabau mulo dibuek (mulai didirikan) berproses dari paruik, jurai, suku, kampung dan nagari,  berhubungan dengan lahan/ wilayah baru tak berpenduduk. Bermula dari taratak, taratak menjadi dusun. Dusun menjadi koto. Koto sebagai wilayah pusat perkampungan. Kampung-kampung bergabung sepakat menjadi nagari baru.

Artinya pembuatan nagari baru bukan membagi wilayah nagari yang telah ada. Tetapi bermula dari mencari lahan baru karena ruang hidup (lebensraum) sudah sempit. Tak ada lagi lahan mendirikan rumah, tak cukup lagi sawah ladang yang ada untuk kaum (paruik – suku). Lalu KK (Tunganai/ saudara lelaki tertua) diikuti beberapa keluarganya dalam satu suku atau banyak suku mencari lahan baru. Mereka berpisah dengan kampung asalnya meninggalkan sanak saudaranya yang lain separuik atau sesuku. Di lahan baru itu mereka berladang, meneroka sawah dan mendirikan rumah. Saat itu dimulai proses pengembangan wilayah (resort) perkampungan baru sebagai berikut:

Waspadai Dehumanisasi dalam Nagari Mekar (Terbelah)

(Bagian 1 dari 5 tulisan)

OLEH Yulizal Yunus Dt. Rajo Bagindo

Ketua V LKAAM Sumatera Barat

Yulizal Yunus

Kebijakan “kembali ke nagari” sebagai strategi pelaksanaan otonomi daerah di Sumatera Barat mengundang pembicaraan hangat publik. Tidak saja pasalnya disebut-sebut implementasinya setengah hati, bahkan disebut sebagai “lebih parah”, paradoksal dan dehumanisasi. Parodoksal, teramati, dulu ketika pemerintahan desa melaksanakan UU 5/1979 dan Perda Sumar No.13/ 1983, nagari tidak pecah dan kelembagaan adat esksis, sekarang di era otonomi daerah melaksanakan UU 22/ 1999 diganti dengan UU 32/ 2004 plus UU 08/2005 dan Perda 09/2000 direvisi Perda 02/2007, justru nagari lama menjadi pecah dan dibagi dalam beberapa nagari disebut dengan istilah pemekaran. Dehumanisasi, teramati, niat pemekaran nagari hendak memudahkan urusan dan pelayanan warga, justru menghadang bahaya besar, ibarat meninggalkan bom waktu untuk anak cucu di nagari dan bisa meledak 5-10 tahun yang akan datang.

[Sekali-lagi] tentang Kesederhanaan

OLEH Deddy Arsya

probohindarto.wordpress.com

Pada suatu masa ketika Islam telah menjadi sebuah negara-kota, kekayaan berlimpah ke kas negara akibat penaklukan kota-kota kaya Persia dan Byzantium. Pada ketika itu, beberapa amir kaum muslim, para gubernur baru daerah taklukan, perlahan-lahan mulai menjadi tambun, kelebihan berat badan. Di sisi ini, Umar si khalifah, yang praktis dan taat, mulai merasa cemas, merasa pesan-pesan rasul telah disalah-artikan penerus-penerusnya. Dia lantas berniat menghentikan gerak penaklukan yang sedang begitu bersemangat itu.

Dua Otokritik tentang Melayu

OLEH Deddy Arsya

“Melayu mati karena pangkat—karena jabatan!” kata Hamka dalam sebuah ceramahnya, mungkin di tahun 1970an, ketika dia dengan rutin mengisi pengajian di RRI dan TVRI. Saya hanya punya rekaman audionya, dan tak ada penanda tahun di situ.

Hamka barangkali tidak membaca Orientalism karya Edwar Said yang terkenal itu. Sebuah telaah kritis terhadap kecendrungan ilmuwan barat dalam menilai timur; kritik keras atas kerja para orientalis yang melakukan ‘generalisasi’ atas watak kultural masyarakat yang ditelitinya. Menurut Said, upaya ‘pengidentifikasian tabiat’ dilakukan para ilmuwan Eropa terhadap timur jajahan, yang pada akhirnya melahirkan generalisasi yang bias atas watak kultur masyarakat itu.