“GLOBAL PARADOX”, Salapiak Lain Rasian-nya Anak Bangsa

OLEH Agus Taher (Budayawan)

“Pak Agus, makin hari, makin tapikia dek ambo isi buku Global Paradox. Makin lamo, makin taraso, kito salapiak lain rasian” (Gamawan Fauzi)

 

Itu isi WhatsApp (WA)  Pak Gamawan Fauzi (GF) pada saya, tanggal 1 Februari 2019. Memang, sejak Januari 2017, kami saling berbincang, mulai dari aspek musik, ranah Minang, hingga politik.

Saya betul-betul menikmati WA ria ini, karena Pak GF saya posisikan sebagai guru untuk mengasah naluri politik saya dalam mencermati kehidupan berbangsa. Dan tulisan ini, merupakan cuplikan WA saya pada mantan Mendagri Sipil pertama ini.

Saya katakan pada Pak GF, bahwa saya belum membaca utuh buku Global Paradox, karya hebat Jhon Naisbitt itu. Meskipun tak membaca utuh, beberapa sinopsis dan tulisan tentang buku Global Paradox yang sangat populer itu telah saya baca.

Jhon Naisbitt adalah seorang profesor, penerima 15 gelar doktor kehormatan dalam bidang teknologi, humaniora dan ilmu pengetahuan. Banyak karyanya yang fenomenal, seperti Megatrens 2000, termasuk China's Megatrends, yang sudah saya miliki bukunya.

Inti sari dari buku Global Paradox yang terkenal itu adalah bahwa perkembangan telekomunikasi yang luas telah  memicu terciptanya  ekonomi global raksasa.  Sementara pada  saat yang sama, konsep negara-bangsa, seperti Uni Sovyet dan Indonesia menjadi usang. Paradoksnya, unit organisasi kecil mendapatkan kekuatan yang lebih besar karena batas-batas nasional semakin terbuka oleh teknologi komunikasi dan informasi.   Disebut juga, bahwa definisi Global Paradox itu dalam sebuah kalimat: "semakin besar ekonomi dunia, semakin kuat para pemain terkecilnya".

Unit-unit yang lebih kecil, akan mengarah pada globalisasi ekonomi yang lebih efektif. Statemen itu dibuktikan oleh Jhon Naisbitt dengan fakta, bahwa saat ini 50 persen ekspor AS dan Jerman dilakukan oleh perusahaan dengan 19 karyawan atau lebih sedikit.  Artinya, perusahaan kecil semakin hebat perannya.

Naisbitt juga menyebut, bahwa kemajuan teknologi dalam komunikasi elektronik, juga menciptakan megatrend baru, yakni  universalisme dan tribalisme. Universalisme itu lebih terkait dengan ekonomi global, sementara tribalisme lebih berhubungan dengan wawasan kebangsaan. By definition, tribalisme adalah kesadaran dan kesetiaan yang tinggi terhadap rasa kesukuan atau etnik.

Disebutkan, bahwa ketika dunia semakin berkembang menjadi satu kesatuan ekonomi global, maka negara-bangsa tradisional akan menjadi lemah. Batas-batas nasional tidak lagi penting.

Dia memperkirakan bahwa perbedaan budaya dan etnis tradisional akan muncul kembali sebagai kekuatan yang akan melemahkan negara bangsa, yang ada. Kepemimpinan politik yang ada diperkirakan tidak memadai untuk era ekonomi baru. Kuncinya, Naisbitt mengkhawatirkan, negara-negara berbasis kesatuan etnik, akan pecah, meskipun tidak semua.

Saya pun ingin mengkaitkan intisari Global Paradox ini dengan teori lain.  Pertama, bahwa tak pernah ada teori/konsepsi yang betul-betul sempurna.  Itu sebabnya para filosuf dan pemikir (baca filsafat, mazhab, iptek), mereka saling melengkapi. Bahkan, teori baru menggugat teori yang sudah melegenda. Konsepsi berubah sesuai zamannya.

Teori ekonomi pun berubah, mulai ekonomi agraris, ekonomi berbasis industri, kapitalis, hingga neo liberal dan lainnya. Seorang sosiolog pun pernah bilang, bahwa semakin banyak positifnya sebuah konsepsi, maka akan semakin banyak pula negatifnya. Hukum alam itu berimbang. Dan, kedua, adanya fenomena siklus pengulangan, sesuai firman Allah: "Dunia ini Aku pergilirkan".  Firman ini pun di WA kan Pak GF pada saya. Beliau, sejak pensiun memang lebih mencurahkan dirinya dalam memperkuat ilmu agama dan ibadah. 

Bagi saya, dalam politik dan bernegara, sepertinya siklus pengulangan itu mewarnai teori Naisbitt. Dulu, Nusantara punya banyak kerajaan, kemudan disatukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk di bawah kekuasaan Majapahit, mirip format "negara bangsa" menurut Naisbitt. Artinya, negara yang dibangun dari beragam etnik, sama halnya dengan Uni Sovyet, yang terdiri dari 15 etnik besar. Kemudian Majapahit pecah, berantakan akibat pergolakan kerajaan etnik. Ini yang disebut Naisbitt sebagai tribalisme.

Dalam perjalanannya, ketika kerajaan kerajaan etnik nusantara ini  berhadapan dengan penjajah,  mereka bersatu lagi menjadi "negara bangsa", yang disebut Indonesia, diawali tekadnya melalui Sumpah Pemuda tahun 1928. Kita tak bisa membayangkan, apakah teori "pergiliran" tadi akan muncul lagi. Menurut Naissbitt, prakiraan "global paradox" ini, akan menjadi tren baru dunia, di mana kekuatan ekonomi global dan teknologi akan memperlemah ikatan "negara bangsa tradisional" (multietnik).

Kelompok orang dengan warisan etnis dan budaya yang sama,  cenderung  memperkuat kembali identitas bersama mereka. Akibatnya, gagasan bahwa pemerintah pusat sebagai bagian terpenting dari pemerintahan tidak menarik lagi.  Menurut saya, barangkali gagal paham, kebijakan otonomi daerah yang kita gulirkan sejak 2001, makin memicu potensi terjadinya "tribalisme-nya Naisbitt" itu. Indikasinya, sejak otoda, tercatat ada 10 propinsi yang menghendaki lepas dari NKRI. Itu pun masih tak aneh.

Di awal merdeka saja, NKRI sudah mulai retak, yang ditandai dengan munculnya gerakan RMS, DI/TII, PRRI, dan terus berlanjut dengan kehadiran GAM, OPM, termasuk gerakan Riau Merdeka sekitar tahun 1999.

Dari berbagai referensi, disebutkan bahwa kebangkrutan ekonomi, korupsi, berontaknya negara bagian, termasuk program prestorika dan galasnot-nya Gorbachev menjadi penyebab bubarnya Uni Sovyet.   Era keterbukaan yang digagas Gorbachev itu mempercepat Uni Sovyet runtuh.

Glasnot membuat rakyat terbuka matanya, bahwa sama-sama dibawah Uni Sovyet, akan tetapi kesejahteraan berbeda antar negara bagian. Mirip kondisinya dengan "salapiak lain rasian"-nya Pak GF. Kita sama-sama anak bangsa dan setanah air, akan tetapi kesejahteraan berbeda. Keadilan sosial, ekonomi dan politik pun tak sama.  Perbedaan dan ketidak setaraan posisi ini adalah bom waktu, yang tak cukup diatasi dengan "optimisme elit" yang tidak operasional. Jadi, utuh atau bubarnya suatu negara itu sifatnya kondisional.  Naisbitt pun mengatakan seperti itu. Dari referensi lain pun, saya catat statemen bagus: bahwa negara tak kan pernah ambruk, apabila bangsa itu makmur.

Itu alasannya, AS tetap utuh, karena mereka makmur.  Cina dan Uni Sovyet sama sama negara luas dan multietnik, akan tetapi Uni Sovyet bubar, Cina tidak.  Cina tetap utuh, karena mereka  sudah ribuan tahun berpengalaman dalam mengelola kekuatan politik, meskipun dalam format dinasti.  Satu dinasti, seperti Dinasti Zhou, mampu berkuasa selama 790 tahun.

Ketika masih miskin di era Mao Tse Tung, Cina pun menggunakan kekuatan komunis untuk meredam setiap gejolak sosial politik dalam negerinya. Ingat tragedi Tiananmen 1989 ? Ribuan mahasiswa mati ditembak dan digilas tank militer. Cina cerdik, tidak mau meniru Gorbachev, yang diindikasikan dengan sikap: NO keterbukaan, YES Tirai Bambu. 

Di era Deng Xio Phing, Tirai Bambu dibuka seiring dengan revolusi industri yang betul-betul dilakukan secara cermat dan cepat.  Dalam waktu 20 tahun, Cina berubah menjadi bangsa yang makmur, yang makin berdaulat di bidang pangan, energi, ekonomi, industri, dan pertahanan. Nah, Cina seperti saat ini yang disebut Naisbitt sebagai negara sosialis berjubah kapitalis. Cina milenial bukan hanya mampu menguasai dan meredam sebesar apa pun gejolak internalnya, akan tetapi Cina pun semakin tak sulit menguasai dunia!

Dan, kita tak seperti China. Kita tak sekuat Cina, kita pun mayoritas beragama, sehingga tidak mungkin otoriter dan brutal! Kita lebih mirip Uni Sovyet menjelang bubar, dimana sebagian wilayahnya tertinggal dan miskin, senjang ekonomi semakin lebar, keadilan politik tak ada. Lagi lagi "salapiak lain rasiannya pak GF mengemuka. 

Sementara, megatrend dunia dalam bentuk "tribalisme-nya Jhon Naisbitt"  makin menggejala, yang dikemukakan GF dalam ungkapan halus khas Minang: "Global Paradox”, makin lamo, makin taraso".