Pada tahun 2019 ini, pemerintah menurunkan target
penerimaan devisa sektor pariwisata dari semula US$20 miliar menjadi hanya
US$17,6 miliar dengan
target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak
20 juta orang.
Sementara
itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan kunjungan wisatawan lokal
pada tahun ini 8,5 juta orang. Tahun sebelumnya, wisatawan nusantara yang
datang ke Ranah Minang mencapai 8.073.070 orang. Sedangkan wisatawan mancanegara
sebanyak 57.638 orang.
Sari Lenggogeni, SE, MM, Pg.Dipl,
Ph.D, Direktur
Tourism Development Centre Unand dan Staf Ahli Pokja Pariwisata KEIN RI, ranah Minangkabau dengan
filosofinya adaik basandi syarak, syarak
basandi Kitabullah tetap akan memprioritaskan destinasi wisata halal.
“Pelabelan
wisata halal mungkin tidak memberi dampak langsung pada kunjungan wisman,
tetapi ketika kita membrandingnya
sebagai destinasi yang memenuhi kebutuhan Muslim saat berwisata. Seperti
ketersediaan masjid destinasi, jaminan makanan halal, SDM yang menunjukkan
nilai islami, maka akan memberi penguatan pada kepuasan wisawatan Muslim saat
berwisata dan beribadah,” kata Sari Lenggogeni.
Wisata
halal, akan terjadi penguatan rasa nyaman saat on trip dan attachment
motivasi wisata dengan prinsip syariahnya akan meningkatkan tingkat kunjungan
kembali ke Sumbar. SDM yang jujur, destinasi yang bersih, sehingga halal akan
lebih pada penguatan kebutuhan wisatawan Muslim beribadah di Sumbar,” kata Sari Lenggogeni.
Menteri
Pariwisata Arief Yahya usai Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) pada Senin, 18 Maret 2019 mengatakan, pemerintah sebenarnya
ingin target tetap dipatok US$20 miliar.
“Apalagi, saat ini pemerintah telah
melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak pertumbuhan sektor pariwisata.
Namun, kenyataan di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Indonesia
menghadapi banyak bencana belakangan ini, termasuk beberapa di antaranya di
titik-titik wisata penting yang sebenarnya diharapkan bisa mengundang banyak
wisatawan mancanegara,” kata Arief Yahya, Senin, 18 Maret 2019 kepada awak
media di Kompleks Gedung Bank Indonesia (BI).
Menurut Arief Yahya, kondisi demikian
membuat jumlah kunjungan wisatawan terpengaruh. Begitu pula dengan durasi masa
tinggal wisatawan di Tanah Air dan jumlah pengeluaran yang mereka belanjakan.
Rapat Koordinasi ini diinisiasi
oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bersama Gubernur Bank
Indonesia, dan dihadiri oleh Menteri Pariwisata, Ketua Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Badan Pusat Statistik, pejabat
kementerian/lembaga terkait, serta sejumlah kepala daerah tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota dari daerah destinasi pariwisata.
Dikatakan Arief Yahya, pada 2017,
penerimaan devisa Indonesia ditargetkan mencapai US$15 miliar. Namun beberapa
bencana, seperti erupsi Gunung Agung di Bali, membuat penerimaan devisa
Indonesia hanya mencapai kisaran US$14 miliar.
“Pun begitu dengan 2018, terjadi bencana
alam dari gempa bumi di Lombok, tsunami dan pergeseran tanah di Palu, hingga
meletusnya Gunung Anak Krakatau dan tsunami di Banten. Hal ini membuat
realisasi penerimaan devisa dari pariwisata hanya berhasil mencapai US$15,8
miliar. Padahal targetnya 2018 kemarin, penerimaan devisa bisa mencapai US$17
miliar,” paparnya.
Kendati target penerimaan devisa menurun
tapi bidikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tetap sama, yaitu sebanyak
20 juta orang pada sepanjang tahun ini.
“Target kunjungan masih bisa dikejar
karena setidaknya masih lebih mudah mengejar kunjungan wisatawan, ketimbang
pengeluaran yang dihabiskan di Indonesia.”
Enam Langkah
Sementara
itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, ada enam strategi
akselerasi pencapaian target devisa pariwisata yang dihasilkan dalam Rapat
Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda)
yang mengangkat tema “Strategi Akselerasi Pencapaian Target Devisa
Pariwisata”.
Rapat Koordinasi ini merupakan kelanjutan
dari Rakorpusda yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 29 Agustus 2018 sebagai
wujud komitmen bersama Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong
pengembangan pariwisata, terutama terkait upaya meningkatkan
penerimaan devisa pariwisata.
“Pertama,
percepatan penyelesaian beberapa proyek infrastruktur, seperti New Yogyakarta
International Airport (NYIA) di Yogyakarta dan akses pendukungnya,landas pacu 3
Bandara Internasional Soekarno-Hatta, rapidexit
taxiway Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali, dan pengembangan
jalan di sekitar destinasi wisata,” kata Perry Warjiyo, usai rakor itu.
Kedua, lanjutnya, pengembangan
atraksi wisata, antara lain melalui pengembangan pariwisata di daerah
perbatasan (cross-border tourism) melalui penyelenggaraan sejumlah
kegiatan wisata secara periodik dan pengembangan atraksi wisata ke arah quality
tourism dengan menetapkan kapasitas daya dukung (carrying capacity) di
daerah destinasi wisata.
Ketiga, peningkatan
kualitas amenitas di daerah destinasi wisata melalui upaya yaitu percepatan
pembebasan lahan untuk pengembangan amenitas di Danau Toba dan Borobudur,
penyelenggaraan Program Indonesia Bersih untuk menjaga kebersihan dan
kelestarian lingkungan di berbagai daerah destinasi wisata serta kepastian
ketersediaan uang rupiah layak edar, termasuk ketersediaan fasilitas anjungan
tunai mandiri (ATM), kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA), operasional
kanal pembayaran, serta pengembangan elektronifikasi transaksi pelaku
pariwisata di destinasi wisata.
Keempat, memperkuat promosi
pariwisata nasional untuk meningkatkan lama tinggal (length of stay)
wisatawan mancanegara, antara lain melalui promosi digital (marketplace),
pengembangan paket wisata, perluasan paket promo wisata (hot deals) di
destinasi wisata, serta promosi di beberapa lokasi yang menjadi regional
tourism hub.
Kelima, upaya mendorong
investasi dan pembiayaan dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan
kualitas sumber daya manusia (SDM), serta perbaikan dukungan data dan
informasi.
“Dan keenam menyusun standar prosedur
Manajemen Krisis Kepariwisataan dan membentuk forum Manajemen Krisis
Kepariwisataan Daerah (MKK Daerah),” urainya.
Selain keenam butir
kesepakatan di atas, tambah Perry Warjiyo, Rapat Koordinasi juga menyepakati
untuk tetap melanjutkan komitmen pengembangan destinasi wisata dalam jangka
menengah panjang, antara lain melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan
atraksi pendukung, dan peningkatan kualitas amenitas; optimalisasi promosi
dengan kanal media digital; serta fasilitasi kemudahan investasi dan
peningkatan kualitas SDM.
Dalam rangka
monitoring dan evaluasi implementasi strategi kebijakan prioritas pencapaian
devisa pariwisata serta percepatan pengembangan destinasi wisata, Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman, Perry menuturkan, BI dan Kementerian Pariwisata
juga menandatangani Kesepahaman Bersama Pembentukan Sekretariat Bersama
Percepatan Pengembangan Pariwisata.
Selain itu, tamnbah
Arief Yahya, strategi ini dijalankan melalui penerbitan publikasi standarisasi
kegiatan usaha klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) terkait
aktivitas pariwisata.
“Penerbitan petunjuk
teknis (juknis) penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pariwisata untuk
meningkatkan akses pembiayaan dan penyusunan kajian terkait insentif dan model
pembiayaan untuk pengembangan destinasi wisata,” katanya.
Kemudian, urainya,
upaya lainnya adalah peningkatan kapasitas SDM di daerah destinasi wisata
melalui pendidikan vokasi dan program sertifikasi di bidang kepariwisataan dan
pengkinian data dan informasi pariwisata untuk identifikasi pola pengeluaran
wisatawan mancanegara.
Sementara itu, data yang dikeluarkan
BPS Sumatera Barat terkait jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara yang
datang ke ranah Minang melalui
Bandara Internasional Minangkabau (BIM) bulan Januari 2019 mencapai 4.052 orang
turis mancanegara. Terjadi penurunan 15,60 persen. Sedangkan tingkat penghunian
kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Barat bulan Januari 2019 mencapai
rata-rata 46,14 persen, mengalami penurunan 12,45 poin dibanding TPK bulan
Desember 2018 sebesar 58,59 persen.
Jumlah penumpang angkutan udara domestik
yang datang di BIM pada Januari 2019 turun sebesar 20.05 persen dibandingkan
bulan sebelumnya. Sementara itu penumpang angkutan udara internasional yang
datang di BIM juga mengalami naik sebesar 25,41 persen dibandingkan bulan
sebelumnya. MN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar