Sumatra Barat Konsisten pada Kepariwisataan Halalr

REPORTASE Nasrul Azwar

mantagisme.com—Pada tahun 2019 ini, pemerintah menurunkan target penerimaan devisa sektor pariwisata dari semula US$20 miliar menjadi hanya US$17,6 miliar dengan target kunjungan wisatawan mancanegara  sebanyak 20 juta orang.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan kunjungan wisatawan lokal pada tahun ini 8,5 juta orang. Tahun sebelumnya, wisatawan nusantara yang datang ke Ranah Minang mencapai 8.073.070 orang. Sedangkan wisatawan mancanegara sebanyak 57.638 orang.

Sari Lenggogeni, SE, MM, Pg.Dipl, Ph.D, Direktur Tourism Development Centre Unand dan Staf Ahli Pokja Pariwisata KEIN RI, ranah Minangkabau dengan filosofinya adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah tetap akan memprioritaskan destinasi wisata halal.

“Pelabelan wisata halal mungkin tidak memberi dampak langsung pada kunjungan wisman, tetapi ketika kita membrandingnya sebagai destinasi yang memenuhi kebutuhan Muslim saat berwisata. Seperti ketersediaan masjid destinasi, jaminan makanan halal, SDM yang menunjukkan nilai islami, maka akan memberi penguatan pada kepuasan wisawatan Muslim saat berwisata dan beribadah,” kata Sari Lenggogeni.

Wisata halal, akan terjadi penguatan rasa nyaman saat on trip dan attachment motivasi wisata dengan prinsip syariahnya akan meningkatkan tingkat kunjungan kembali ke Sumbar. SDM yang jujur, destinasi yang bersih, sehingga halal akan lebih pada penguatan kebutuhan wisatawan Muslim beribadah di Sumbar,” kata Sari Lenggogeni.

Menteri Pariwisata Arief Yahya usai Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) pada Senin, 18 Maret 2019 mengatakan, pemerintah sebenarnya ingin target tetap dipatok US$20 miliar.

“Apalagi, saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak pertumbuhan sektor pariwisata. Namun, kenyataan di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Indonesia menghadapi banyak bencana belakangan ini, termasuk beberapa di antaranya di titik-titik wisata penting yang sebenarnya diharapkan bisa mengundang banyak wisatawan mancanegara,” kata Arief Yahya, Senin, 18 Maret 2019 kepada awak media di Kompleks Gedung Bank Indonesia (BI).

Menurut Arief Yahya, kondisi demikian membuat jumlah kunjungan wisatawan terpengaruh. Begitu pula dengan durasi masa tinggal wisatawan di Tanah Air dan jumlah pengeluaran yang mereka belanjakan.

Rapat Koordinasi ini diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bersama Gubernur Bank Indonesia, dan dihadiri oleh Menteri Pariwisata, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Badan Pusat Statistik, pejabat kementerian/lembaga terkait, serta sejumlah kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dari daerah destinasi pariwisata. 

Dikatakan Arief Yahya, pada 2017, penerimaan devisa Indonesia ditargetkan mencapai US$15 miliar. Namun beberapa bencana, seperti erupsi Gunung Agung di Bali, membuat penerimaan devisa Indonesia hanya mencapai kisaran US$14 miliar.

“Pun begitu dengan 2018, terjadi bencana alam dari gempa bumi di Lombok, tsunami dan pergeseran tanah di Palu, hingga meletusnya Gunung Anak Krakatau dan tsunami di Banten. Hal ini membuat realisasi penerimaan devisa dari pariwisata hanya berhasil mencapai US$15,8 miliar. Padahal targetnya 2018 kemarin, penerimaan devisa bisa mencapai US$17 miliar,” paparnya.

Kendati target penerimaan devisa menurun tapi bidikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tetap sama, yaitu sebanyak 20 juta orang pada sepanjang tahun ini.

“Target kunjungan masih bisa dikejar karena setidaknya masih lebih mudah mengejar kunjungan wisatawan, ketimbang pengeluaran yang dihabiskan di Indonesia.”

Enam Langkah

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, ada enam strategi akselerasi pencapaian target devisa pariwisata yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) yang mengangkat tema “Strategi Akselerasi Pencapaian Target Devisa Pariwisata”. 

Rapat Koordinasi ini merupakan kelanjutan dari Rakorpusda yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 29 Agustus 2018 sebagai wujud komitmen bersama Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong pengembangan pariwisata, terutama terkait upaya meningkatkan penerimaan devisa pariwisata.

“Pertama, percepatan penyelesaian beberapa proyek infrastruktur, seperti New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Yogyakarta dan akses pendukungnya,landas pacu 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, rapidexit taxiway Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali, dan pengembangan jalan di sekitar destinasi wisata,” kata Perry Warjiyo, usai rakor itu.

Kedua, lanjutnya, pengembangan atraksi wisata, antara lain melalui pengembangan pariwisata di daerah perbatasan (cross-border tourism) melalui penyelenggaraan sejumlah kegiatan wisata secara periodik dan pengembangan atraksi wisata ke arah quality tourism dengan menetapkan kapasitas daya dukung (carrying capacity) di daerah destinasi wisata.

Ketiga, peningkatan kualitas amenitas di daerah destinasi wisata melalui upaya yaitu percepatan pembebasan lahan untuk pengembangan amenitas di Danau Toba dan Borobudur, penyelenggaraan Program Indonesia Bersih untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di berbagai daerah destinasi wisata serta kepastian ketersediaan uang rupiah layak edar, termasuk ketersediaan fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM), kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA), operasional kanal pembayaran, serta pengembangan elektronifikasi transaksi pelaku pariwisata di destinasi wisata.

Keempat, memperkuat promosi pariwisata nasional untuk meningkatkan lama tinggal (length of stay) wisatawan mancanegara, antara lain melalui promosi digital (marketplace), pengembangan paket wisata, perluasan paket promo wisata (hot deals) di destinasi wisata, serta promosi di beberapa lokasi yang menjadi regional tourism hub.

Kelima, upaya mendorong investasi dan pembiayaan dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta perbaikan dukungan data dan informasi.

“Dan keenam menyusun standar prosedur Manajemen Krisis Kepariwisataan dan membentuk forum Manajemen Krisis Kepariwisataan Daerah (MKK Daerah),” urainya.

Selain keenam butir kesepakatan di atas, tambah Perry Warjiyo, Rapat Koordinasi juga menyepakati untuk tetap melanjutkan komitmen pengembangan destinasi wisata dalam jangka menengah panjang, antara lain melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan atraksi pendukung, dan peningkatan kualitas amenitas; optimalisasi promosi dengan kanal media digital; serta fasilitasi kemudahan investasi dan peningkatan kualitas SDM.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi strategi kebijakan prioritas pencapaian devisa pariwisata serta percepatan pengembangan destinasi wisata, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Perry menuturkan, BI dan Kementerian Pariwisata juga menandatangani Kesepahaman Bersama Pembentukan Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Pariwisata.

Selain itu, tamnbah Arief Yahya, strategi ini dijalankan melalui penerbitan publikasi standarisasi kegiatan usaha klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) terkait aktivitas pariwisata.

“Penerbitan petunjuk teknis (juknis) penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pariwisata untuk meningkatkan akses pembiayaan dan penyusunan kajian terkait insentif dan model pembiayaan untuk pengembangan destinasi wisata,” katanya.

Kemudian,  urainya, upaya lainnya adalah peningkatan kapasitas SDM di daerah destinasi wisata melalui pendidikan vokasi dan program sertifikasi di bidang kepariwisataan dan pengkinian data dan informasi pariwisata untuk identifikasi pola pengeluaran wisatawan mancanegara.

Sementara itu, data yang dikeluarkan BPS Sumatera Barat terkait jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara yang datang ke ranah Minang melalui Bandara Internasional Minangkabau (BIM) bulan Januari 2019 mencapai 4.052 orang turis mancanegara. Terjadi penurunan 15,60 persen. Sedangkan tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Barat bulan Januari 2019 mencapai rata-rata 46,14 persen, mengalami penurunan 12,45 poin dibanding TPK bulan Desember 2018 sebesar 58,59 persen.

Jumlah penumpang angkutan udara domestik yang datang di BIM pada Januari 2019 turun sebesar 20.05 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu penumpang angkutan udara internasional yang datang di BIM juga mengalami naik sebesar 25,41 persen dibandingkan bulan sebelumnya.