Politisasi Pendidikan

OLEH Israr Iskandar

Pengajar Sejarah Politik FIB Universitas Andalas Padang

Tulisan Nora Eka Putri “Dunia Pendidikan, Kejujuran yang Kian Langka” tak hanya mengonfirmasikan karut marut dunia pendidikan, tapi juga dampak sistemiknya terhadap sistem nilai  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (baca: link ini). Republik ini kian terjebak dalam siklus ketidakjujuran.

Sayangnya rezim sekarang tidak memiliki kemauan politik kuat membenahi pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Penunaian amanat konstitusi masih bersifat parsial, sebatas penambahan angka-angka rupiah untuk anggaran pendidikan di APBN dan APBD, tapi belum menyentuh masalah “isi” pendidikan itu sendiri, yakni perbaikan sistem nilai yang mempengaruhi kehidupan politik, hukum, sosial dan ekonomi bangsa. 

Alih-alih berharap, elit penguasa sekarang malah mempolitisasi pendidikan untuk kepentingan politiknya.  Contoh terbaru adalah kasus beredarnya buku-buku tentang sosok, pemikiran dan kiprah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di  berbagai daerah.  Beredarnya serial “success story”  SBY itu secara politis dinilai sebagai bentuk kampanye kepada calon-calon pemilih pemula pada Pemilu 2014 nanti, tapi secara etika mengandung “cacat etis” karena materi buku yang akan dibaca peserta didik itu tidak sepenuhnya mencerminkan realitas.

Politik dan Etika

Jika SBY berkuasa di negara otoriter, masalahnya tak akan memunculkan riak politik seperti sekarang. Di zaman Orde Baru, umpamanya, monopoli penguasa terhadap wacana publik, termasuk kesejarahan, politik dan hukum,  tidaklah mengherankan. Legitimasi kekuasaan Soeharto saat itu tak hanya ditopang kekuatan fisik (seperti militer, polisi dan birokrasi), tapi juga penguasaan wacana lewat berbagai teks. 

Berbeda dengan Orde Baru, wacana publik di era reformasi bersifat fragmentaris. Dalam wacana publik apapun, penguasa di era demokratis tidak mudah lagi melakukan monopoli atau hegemoni. Kalau seseorang atau suatu kelompok penguasa mencoba mendominasi atau menghegemoni suatu wacana sejarah atau hukum, misalnya,  resistensi dalam wujud kritik, protes atau wacana tandingan pun akan muncul.

Secara etika, seperti disinyalir Indonesian Corruption Watch, gugatan tak hanya karena dugaan penyimpangan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pengadaan buku-buku SBY di beberapa daerah, tapi juga substansi buku. Beberapa kalangan melihat, materi dalam buku-buku SBY terkait klaim keberhasilan pemerintahannya tak sesuai dengan realitas,  khususnya menyangkut klaim sukses program pemberantasan kemiskinan dan korupsi.

Dari aspek politik, kebijakan distribusi dan diseminasi buku-buku SBY ke sekolah-sekolah dinilai sebagai upaya politisasi dunia pendidikan untuk kepentingan politik kelompok penguasa. Amat naif dan bahkan terkesan membodohi publik jika dikatakan (seperti diungkapkan sejumlah fungsionaris Partai Demokrat) bahwa SBY tak mendapat keuntungan politik apa pun, karena beliau tak bisa lagi maju sebagai capres pada Pilpres 2014.  Padahal, sosialisasi “success story” SBY akan menjadi deposito politik tertentu, khususnya bagi dinasti politik Cikeas maupun Partai Demokrat. Kiprah politik mereka, khususnya untuk 2014 nanti, masih amat bergantung pada citra kepresidenan SBY sekarang ini.

Sebenarnya dari aspek etika publik, ada pertanyaan sederhana tapi mendasar: apakah etis jika untuk memenuhi bacaan murid tentang kepribadian bangsa, instansi pendidikan yang berwenang hanya memasukkan (lenbih banyak) buku-buku profil SBY ke sekolah-sekolah? Bagaimana dengan profil presiden-presiden RI sebelumnya yang juga berjasa kepada bangsa dan negara ini? Tokoh-tokoh nasional lain?      Dalam perspektif metodologi penulisan sejarah, kepemimpinan SBY yang sedang berjalan hanya bisa dinilai secara relatif objektif setelah kelak tidak berkuasa lagi, katakanlah pasca-dua periode jabatan kepresidenan penggantinya.      

Betapa banyak tokoh historis lain yang profilnya layak ditulis dan dibaca generasi muda. Sebagai negeri besar dengan sejarah yang dinamis, Indonesia telah melahirkan banyak tokoh besar yang layak diteladani integritas pribadi, prestasi dan kepemimpinannya.  Untuk bidang politik, misalnya, tokoh yang dimaksud tak hanya mereka yang pernah menduduki jabatan tertinggi, seperti presiden, perdana menteri (semasa Demokrasi Parlementer) atau Ketua MPR (Orde Baru),  tapi juga tokoh-tokoh nasional lainnya, baik yang sudah bergelar pahlawan nasional maupun yang belum.

Untuk jabatan Presiden, selain buku SBY, rak-rak buku sekolah juga mestinya diisi buku-buku profil Presiden Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri. Untuk jabatan perdana menteri atau wakil perdana menteri, bisa pula diterbitkan dan disebarkan serial buku profil Perdana Menteri Sutan Sjahrir, Amir Sjarifuddin, Mohammad Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamidjojo, Burhanuddin Harahap, Djuanda, Subandrio, Leimena, Chairul Saleh dan lainnya.

Untuk posisi wakil presiden, bisa pula ditampilkan buku serial profil Mohammad Hatta (juga pernah merangkap Perdana Menteri di masa Revolusi), Sultan Hamengku Bawono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, Try Sutrisno, Hamzah Haz, Jusuf Kalla hingga Boediono. Indonesia bahkan pernah memiliki pemimpin politik yang jabatannya sepadan dengan jabatan presiden di saat terjadinya Agresi Belanda II (tahun 1948), yakni Syafruddin Prawiranegara, yang menjadi Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dan banyak tokoh nasional lainnya yang layak dipelajari generasi sekarang.

Kalau bisa buku serial tokoh yang ditampilkan tak hanya dalam bentuk buku-buku proyek “seri kepribadian bangsa” ala Pusat Buku Kemdiknas. Buku-buku semacam itu cenderung lebih banyak menampilkan tokoh-tokoh “pemenang” dalam kancah sejarah. 

Padahal, banyak juga tokoh yang dianggap “pecundang” dalam sejarah justru menyimpan “keunggulan” lain yang mungkin bisa dianggap luar biasa. Setiap tokoh historis (bukan mitologis) pastilah memiliki keunggulan sekaligus kelemahan-kelemahannya sendiri.

Oleh karena itu, demi pendewasaan politik dan pencerdasan kehidupan bangsa secara keseluruhan,  Kemdiknas dan otoritas dunia pendidikan pada umumnya sebaiknya juga merancang penulisan dan kemudian mendistribusikan buku-buku profil lengkap para tokoh bangsa ataupun lokal yang ditulis pengarang yang punya otoritas ilmiah.