Penelitian Paradigma Agama dengan Isu Sosial Kemanusiaan

OLEH Yulizal Yunus

Ketua Lembaga Penelitian IAIN Imam Bonjol

Sumatera Barat berkepentingan dengan penelitian “perspektif agama, isu sosial kemanusiaan” dalam penguatan perencanaan dan pelaksanaan keseluruhan sistem pembangunan daerah. Di antara indikasinya isu sosial kemanusiaan itu sering mencuat dalam berbagai event pembicaraan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, seperti event yang dilaksanakan Bappeda bersama Dinas, Badan, Kantor dan Bagian, serta lembaga non pemerintah (NGO). Terakhir isu itu menonjol mencuat dalam beberapa kali “Diskusi Kelompok Terpokus” (FGD) Bappeda diselenggarakan Dewan Riset Daerah Sumatera Barat yang bertugas memberi masukan kepada Gubernur Sumatera Barat. 

Pertama PGD Dewan Riset–Bappeda Sumatera Barat 27 Juni 2011 dengan topik “Strategi Pembangunan Pendidikan di Sumatera Barat”,  kedua pada iven 20 Juli 2011 topik “Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah”. Bahkan sebelumnya pada iven FGD Dewan Riset Daerah,  24 Februari 2011 agenda “Penyempurnaan Jakstrasa Iptek Daerah Provinsi Sumatera Barat 2011 – 2015” banyak muncul isu sosial kemanusiaan.

Dalam pemahaman yang lebih luas, isu sosial kemanusiaan mucul bersamaan dengan penyadaran pentingnya riset bagi peningkatan produk dalam kerangka pembangunan ekonomi secara luas. Tidak saja di berbagai event daerah, tetapi juga di media. Misalnya Edison Munaf (Guru Besar Universitas Andalas, Editorial Board Asian Journal of Chemisry yang terbit di India - Haluan 18 Juli 2011) menulis: “Mengukur Kekuatan Riset Indonesia”, ia menggarisbawahi pemikiran Presiden Susilo Bambang Yudhyono yang sering  mengemukakan keinginan, pemikiran, atau kebijakan bahwa pembangunan nasional Indonesia harus berbasis ilmu pe­ngetahuan (kno­w­ledge base). Tujuannya agar daya saing produk industri Indonesia, dapat ditingkatkan menjadi produk yang mem­punyai daya saing dan nilai jual tinggi yang bertumpu pada penggunaan tenaga kerja teram­pil dan teknologi yang mum­puni dan relevan serta ramah lingkungan.

Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia memiliki kearifan, di samping riset soal produk, justru juga menawarkan riset/ penelitian “paradigma agama dengan isu sosial kemanusiaan”, di samping “penelitian yang menjawab masalah sosial keagamaan dan kehidupan beragama” yang dilakukan Perguruan Tinggi Agama dalam Kementerian Agama RI. Dalam event Temu Konsultasi Jarlit (Jaringan Penelitian) diikuti Lemlit (Lembaga Penelitian) PTAI (Perguruan Tinggi Agama Islam) se Indonesia yang penulis hadiri di Puri Garden, Semarang 21-23 Juli 2011, muncul pertanyaan tentang “posisi penelitian agama” di Kementerian Negara Ristek.

Pertanyaan penting itu direspon nara sumber Dr. Roosmalawati Rusman Ketua Komite Sosial Kemanusiaan DRN (Dewan Riset Nasional) dalam rangkaian presentasinya “Agenda Riset Nasional Bidang Sosial Budaya”. Katanya, posisi agama itu perspektif (sudut pandang) sedangkan isu penelitiannya adalah sosial kemanuisaan (soskem). Isu soskem ini satu dari 9 prioritas riset dalam agenda riset nasional 2010 – 2014, di mana 8 lainnya adalah (1) ketahanan pangan, (2) kesehatan dan obat, (3) energi, (4) teknologi dan manajemen transportasi, (5) TIK, (6) HAMKAM, (7) material maju, (8) sains dasar. Fokus isu penelitian sosial kemanusiaan dipososikan pada tiga aspek: (1) meningkatkan kualitas pembangunan dan pembangunan masyarakat maritime, (2) program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan pada masyarakat miskin/ terpinggirkan, (3) pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dari iven daerah Sumatera Barat dan nasional tadi teramati, tidak sedikit isu sosial kemanusian yang muncul dan penting diteliti dalam perspektif agama, bagi memperkuat keseluruhan sistem pembangunan di daerah, baik sistem sosial termasuk adat, sistem ekonomi, sistem politik, sistem ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk pendidikan, sistem filsafat masyarakat misalnya ABS – SBK di Sumatera Barat, sistem seni dan sistem religi (bentuk keberagamaan masyarakat) termasuk paham dan kerukunan kehidupan beragama.

Di antara isu sosial dan kemanusiaan yang menarik diteliti muncul pada event FGD Dewan Riset Daerah,  24 Februari 2011 agenda “Penyempurnaan Jakstra IPTEK Daerah Provinsi Sumatera Barat 2011 – 2015”. Isu itu misalnya dalam menindaklanjuti ”jakstra iptek” (kebijakan strategis ilmu pengetahuan dan teknologi) bidang agama, yang menarik diteneliti seperti aspek pemberdayaan SDM tokoh agama dan sosial budaya dengan keterlibatan dengan pembangunan agama–adat dan budaya lokal Sumatera Barat, juga penelitian tentang penguatan kelembagaan keagamaan dan kebudayaan di Sumatera Barat dan kontribusikan kepada daerah.

Demikian pula isu yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan agama, adat dan budaya, banyak yang menarik untuk diteliti Sumatera Barat diusulkan di antaranya (a) ”pemahaman, paham dan kerukunan, serta penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan serta pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas kehidupan beragama dan budaya”, (b) ”kinerja perencanaan (performance plan) dan kinerja hasil (performance result) pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang agama di Sumatera Barat”, (c) ”warisan budaya bangsa di Sumatera Barat dalam bentuk warisan kekayaan intelektual ulama/ tokoh Islam dalam memperkaya input pengambil kebijakan pembangunan agama di Sumatera Barat”, (d) keterlibatan fungsionaris tungku tigo sajarangan (ninik mamak/LKAAM, ulama MUI dan cadiak pandai/ Perguruan Tinggi/ Pemda) dalam mengatasi koflik masyarakat adat dan agama di Sumatera Barat”, (c) Kontribusi infak, sadekah, zakat (selama ramadhan saja misalnya) dalam meringankan beban pembangunan agama menanggulangi sosial kemanusiaan seperti kemiskinan, dll.

Banyak lagi isu sosial dan kemanusiaan, yang Sumatera Barat amat berkepentingan untuk menelitinya sejalan dengan kebijakan strategi iptek daerah. Manfaatnya dapat mempermudah pemahaman dan memajukan serta men-supply iptek kepada masyarakat. Justru iptek sulit dimengerti dan dimanfaatkan masyarakat daerah yang berbeda dan tingkat pendidikan yang bervariasi. Pada kondisi inilah diperlukan kontribusi riset (penelitian) sosial kemanusiaan dalam perspektif agama sehingga teknologi yang ditemukan dan yang akan dikembangkan sebagai hasil penelitian dapat mempunyai nilai manfaat yang maksimal dan dapat diterima oleh masyarakat daerah sesuai dengan situasi, kondisi, budaya dan tingkat sosial masyarakat. Justru UUD-45 hasil amandemen mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban memajukan iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban bangsa serta kesejaheraan umat manusia.

Secara faktual penelitian bidang iptek dari perspektif agama dengan isu sosial kemanusiaan terkesan perhatian peneliti agama dan sosial masih kurang melakukan penelitiannya bersifat disipliner. Tunggulah dulu isu sosial kemanusiaan soal penanganan korban gempa yang sering menghajar daerah ini, “tentang kebijakan pembangunan sosial, budaya dan agama, masih besar tabungan pertanyaan publik”. Di antaranya bagaimana performance (kinerja) “perencanaan (plan)”, kinerja “hasil” (result), kinerja “proses” dan kinerja “bengkalai” dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan agama dan sosial kemanusiaan serta budaya, hampir-hampir tidak diteliti. Justru tidak pula banyak diketahui publik unsur mana yang merencanakannya, yang jelas pelaksanaan planning itu dipastikan oleh Pemdaprov dan Pemdakab/kota. Biasanya pada pembuatan dan pelaksanaan kebijakan /perencanaan itu, sering muncul pertanyaan yang dirasa manusiawi, (1) unsur mana yang diuntungkan/ yang merasa diuntungkan kebijakan atau (2) unsur mana pula yang dirugikan/ yang merasa dirugikan, meskipun sebuah kebijakan pembangunan secara ideal disediakan sebesar-besarnya bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat seluruhnya.

Karenanya penelitian untuk kasus kebijakan penting bagi Sumatera Barat, khusus dalam paradigma agama dengan isu sosial kemanusiaan. Penelitian ini dimungkinkan berorientasi pada kebijakan terkait dengan perajutan kebangsaan dalam pilar birokrasi. Meskipun penelitian ini tidak secara kuat memberikan “solusi”, namun yang jelas dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya “artikulasi fenomena” serta dapat mempromosikan “pembelajaran kolektif”, yang tentu saja amat kontributif nantinya bila diperlukan advokasi dan revisi kebijakan di daerah.